RIWARA.id – Pemerintah mencatat lonjakan drastis dalam verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) berbasis data, yang meningkat sekitar 20 kali lipat hanya dalam waktu satu bulan.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, mengungkapkan jumlah keluarga yang terverifikasi naik signifikan dari sekitar 3 ribu pada awal Juli menjadi 61 ribu per 7 Agustus 2026.
Dari total tersebut, fakta menarik terungkap bahwa sekitar 90 persen pendaftar awal melakukan pendaftaran secara mandiri.
"Kunci dari proses ini adalah uji coba yang kita lakukan secara bertahap supaya kita bisa pelajari apa yang sudah bagus, kita pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan. Kalau ada yang kurang pas, kita cari solusinya bersama," ujar Dirjen Mira dalam Media Briefing Pelaksanaan Uji Coba Program Perlindungan Sosial Digital di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam siaran pers yang diterima Sabtu (15/8/2026)
Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) ini merupakan inisiatif lintas kementerian yang ambisius. Setelah sukses diuji coba di Banyuwangi, implementasinya kini diperluas ke 43 kabupaten/kota dan akan terus dikembangkan secara bertahap menuju cakupan nasional.
"Perlinsos ini adalah program banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam mengimplementasikannya, kolaborasi nasional menjadi suatu kebutuhan," tegas Dirjen Mira, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.
Dalam program ini, Kementerian Komdigi memegang peran krusial dalam memastikan kesiapan infrastruktur digital, mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), memperkuat komunikasi publik, serta mengoordinasikan pelaksanaan di wilayah uji coba.
SPLP menjadi tulang punggung teknologi yang memungkinkan pemadanan data antarlembaga secara efisien tanpa harus memindahkan data sensitif dari instansi pemiliknya.
"Kita memastikan data aman, data tetap duduk di masing-masing instansi. Kita sangat berhati-hati terhadap data. Sistem yang kita bangun hanya lintasan data, hanya menjawab iya atau tidak. Dalam lintasan data tersebut pun kami melibatkan BSSN untuk memastikan lintasan aman," jelas Dirjen Mira mengenai keamanan sistem.
Proses pemadanan data melalui SPLP ini juga memangkas waktu secara signifikan. Jika sebelumnya membutuhkan waktu panjang, kini proses tersebut hanya memerlukan waktu dalam hitungan menit hingga jam.
Namun, Dirjen Mira menegaskan bahwa SPLP tidak menentukan kelayakan penerima bansos. "Dengan menggunakan SPLP, ini hanya hitungan menit, tidak sampai berjam-jam. SPLP hanya memfasilitasi itu. Kita tidak melakukan atau menentukan kelayakan," ujarn Mira, seraya menambahkan bahwa kelayakan tetap ditetapkan berdasarkan formula Kementerian Sosial.
Kabupaten Sleman dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba karena dinilai memiliki kolaborasi pemerintah daerah yang kuat. Pemda Sleman secara aktif mengumpulkan warga di tingkat desa dan menghadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial untuk sosialisasi bersama.
"Sleman ini di taraf desanya secara aktif mengumpulkan warga sekaligus mendatangkan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial. Jadi, disosialisasi secara bersama," ungkap Dirjen Mira memuji inisiatif lokal.
Bagi masyarakat yang tidak dapat mendaftar secara mandiri, pemerintah menyediakan agen pendamping yang terdaftar dan dipastikan tidak memungut biaya.
Mekanisme sanggah juga disediakan apabila kondisi nyata masyarakat belum tercermin dalam data yang digunakan. "Pada waktu ditetapkan tidak eligible, kemudian bisa ada proses berikutnya, yaitu proses sanggah," jelas Dirjen Mira.
Seiring dengan perluasan uji coba, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan. Masyarakat diimbau hanya menggunakan kanal resmi pemerintah dan mewaspadai tautan palsu (phishing) yang dapat mencuri data pribadi.
"Hanya gunakan nama domain pemerintah, yaitu yang belakangnya go.id. Ini dikhawatirkan nanti akan bertebaran banyak link, tetapi sebetulnya phishing, malah mencuri data pribadi," tegas Dirjen Mira memperingatkan.
Uji coba di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta menjadi bagian dari penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Pemerintah membuka ruang masukan bagi pemerintah daerah, agen, masyarakat, dan media untuk memastikan digitalisasi Perlinsos berjalan efektif.
"Kita ingin memastikan yang berhak mendapatkan bansos akan mendapatkan, yang tidak berhak, ya tidak dapat. Jadi, inclusion dan exclusion error-nya itu bisa ditekan," pungkas Dirjen Mira Tayyiba, menekankan target ketepatan sasaran bansos. (*)
Verifikasi bansos digital melonjak 20x lipat dalam sebulan. 61 ribu keluarga terdata lewat SPLP yang aman & cepat.