RIWARA.id - Dalam langka menghadapi musim kemarau El Nino, Kementerian Pertanian (Kementan) diminta mempercepat langkah mitigasi sesegera mungkin.
Dilansir dari DPR.go.id, usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pejabat Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Percepatan langkah mitigasi ini sangat penting dan harus dilakukan sedini mungkin.
Ini bisa menjadi kunci bagi Kementerian Pertanian dalam menjaga produksi pangan nasional serta mencegah meluasnya gagal panen di berbagai daerah Indonesia.
Menurut Alex, pengalaman Indonesia dalam menghadapi musim El Nino 2015 harus menjadi pelajaran penting.
Saat itu, luas lahan pertanian yang mengalami puso mencapai 217 ribu hektare, dimana angkanya jauh lebih besar daripada dampak El Nino pada 2023 atau yang sedang terjadi saat ini.
Pemerintah harus mempriositaskan pembangunan serta penguatan infrastruktur sumber daya air sebagai langkah menghadapi musim kemarau El Nino 2026.
"Optimalisasi infrastruktur sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta relokasi pompa air ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga harus diutamakan," ujar Alex yang dikutip dari DPR.go.id.
Fenomena El Nino Sampai 2027
Selain harus memperkuat infrastruktur air, Alex juga menyoroti fenomena El Nino dan La Nina sampai Maret 2027.
Kalau melihat data tersebut, kondisi iklim Indonesia diperkirakan masih berada di dalam fase El Nino dengan intensitas lemah sampai sedang.
Karena itu, pemerintah harus segera melakukan langkah mitigasi sampai tahun depan sebelum dampaknya meluas ke berbagai daerah.
Pemerintah juga harus mempercepat produksi pertanian, terutama bagi wilayah yang mempunyai tingkat dan ancaman kekeringan sangat tinggi.
"Antisipasi juga diperlukan dengan cara akselerasi distribusi sarana produksi pertanian, antara lain benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang berisiko tinggi terdampak El Nino," katanya.
Perkuat Sistem BMKG
Selain melakukan langkah-langkah mitigasi di atas, harus juga memperkuat sistem peringatan dini berbasis data yang diberikan oleh BMKG.
Kalau melihat informasi BMKG, musim kemarau 2026 sudah dimulai sejak April di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan secara bertahap menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.
Puncak musim kemarau di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada Agustus mendatang.
Dengan adanya sistem dari BMKG dan Kementerian Pertanian, pemerintah bisa melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan dan melakukan mitigasi dengan cepat serta akurat.
Pemerintah juga bisa memantau perkembangan produksi pangan nasional sekaligus mengambil langkah untuk melakukan penanganan secara tepat waktu.
"Memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG, dan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat terpantau," pungkasnya.
Semoga Bermanfaat.***
Belajar dari kelamnya puso 2015, DPR RI desak Kementan gerak cepat bangun infrastruktur air demi amankan produksi pangan dari El Nino.