JAKARTA, RIWARA.id – Sektor nikel Indonesia diperkirakan akan mencatat lonjakan signifikan dalam setoran negara pada 2026. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memproyeksikan penerimaan royalti nikel bisa mencapai Rp35 triliun tahun ini, melonjak tajam dari sekitar Rp19 triliun pada 2025.
Kenaikan ini dipicu oleh revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) serta penguatan harga nikel global yang kini mendekati level US$19.000 per ton.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada besaran royalti yang harus dibayarkan oleh para penambang.
Royalti Naik Jadi 15 Persen
Menurut Meidy, sistem royalti nikel bersifat progresif mengikuti harga pasar. Ketika harga nikel menembus US$18.000 per ton, tarif royalti meningkat dari 14 persen menjadi 15 persen.
“Berdasarkan regulasi, di atas US$18.000 per ton kita bayar 15 persen. Jadi kemungkinan mulai periode Mei ini, tarif royalti yang berlaku sudah 15 persen,” ujar Meidy.
Meski beban royalti meningkat, pelaku usaha tambang justru menyambut positif kondisi ini karena diiringi kenaikan harga jual yang lebih tinggi.
“Sebagai penambang, kami tetap diuntungkan karena harga nikel juga meningkat signifikan,” tambahnya.
Pemerintah Siapkan Bea Keluar dan Windfall Tax
Di sisi lain, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga tengah menyiapkan kebijakan baru berupa bea keluar dan windfall tax untuk komoditas nikel.
Namun hingga kini, pemerintah belum mengumumkan formula pasti dari kedua instrumen pajak tersebut. Pelaku industri masih menunggu kejelasan skema yang akan diterapkan.
Windfall tax sendiri merupakan pajak tambahan atas keuntungan luar biasa akibat lonjakan harga komoditas global.
Industri Minta Penundaan
Rencana kebijakan ini mendapat respons dari Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), yang meminta pemerintah menunda penerapan bea keluar untuk produk olahan nikel.
Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, menilai kondisi industri saat ini sedang menghadapi tekanan berat, terutama akibat kenaikan biaya produksi.
Salah satu faktor utama adalah melonjaknya harga sulfur yang digunakan dalam proses smelter hidrometalurgi (HPAL). Komponen biaya sulfur kini mencapai 30%–35% dari total biaya operasional, naik dari sebelumnya sekitar 25%.
Selain itu, konflik geopolitik di Timur Tengah juga menyebabkan gangguan pasokan dan kenaikan biaya distribusi bahan baku.
Bea Keluar untuk Pengawasan
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mempelajari usulan dari pelaku industri.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan bea keluar juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengawasan ekspor.
“Kita lihat dulu strukturnya. Kenapa ada harga acuan, berarti ada potensi yang perlu diawasi,” ujar Purbaya.
Menurutnya, kebijakan ini dapat memperkuat peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah praktik kecurangan dalam ekspor nikel.
Tekanan Industri dan Tantangan Hilirisasi
Selain faktor eksternal, industri nikel juga menghadapi tantangan dari sisi domestik, termasuk pembatasan produksi bijih nikel yang berdampak pada pasokan ke smelter.
FINI menilai pengenaan bea keluar sebaiknya hanya ditujukan untuk komoditas mentah, bukan produk hilirisasi, agar tidak mengganggu strategi industrialisasi nasional.
Lonjakan harga nikel global membuka peluang besar bagi peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain juga memicu tekanan terhadap pelaku industri.
Dengan rencana penerapan bea keluar dan windfall tax, pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan negara dan keberlanjutan industri nikel nasional.*
.jpg)
Royalti nikel diprediksi melonjak hingga Rp35 triliun pada 2026 seiring kenaikan harga global. Pemerintah juga menyiapkan bea keluar dan windfall tax yang masih menuai pro-kontra.