RIWARA.id — Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, pemerintah mulai mengarahkan strategi baru untuk menjaga ketahanan industri nasional. Salah satu langkah konkret datang dari Kementerian Perindustrian yang membuka peluang besar bagi substitusi kemasan plastik ke bahan berbasis kertas.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi juga bagian dari transformasi industri yang lebih berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Kemenperin, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.
“Nah jadi yang kita lakukan di Ditjen Agro, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita mendorong kemasan yang berbasis pada kertas. Nah yang berbasis pada kertas ini masih banyak yang bisa di-utilize,” ujarnya.
Dorongan ini muncul seiring meningkatnya tekanan terhadap rantai pasok global, khususnya bahan baku plastik yang sangat bergantung pada industri petrokimia internasional. Konflik geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz, berdampak langsung pada distribusi bahan baku tersebut.
Namun menariknya, di balik tekanan ini justru muncul peluang besar bagi industri dalam negeri.
Kertas Jadi Alternatif Strategis
Menurut Putu, industri kemasan berbasis kertas kini semakin kompetitif dan siap menjadi alternatif nyata pengganti plastik. Saat ini, penggunaan kemasan kertas masih berada di kisaran 28%, jauh di bawah plastik yang mendominasi hingga 48%.
Meski begitu, tren penggunaannya terus meningkat.
“Non plastik ini seperti paperboard sebenarnya sudah dikenal, sudah banyak digunakan, misalnya untuk susu, jus, dan banyak lagi,” jelasnya.
Dengan teknologi yang semakin berkembang, kemasan kertas kini tidak lagi dianggap inferior. Bahkan dalam beberapa sektor, seperti makanan dan minuman, kemasan berbasis kertas justru menawarkan nilai tambah dari sisi keberlanjutan dan citra ramah lingkungan.
Lebih jauh, Kemenperin juga tengah mendorong program business matching yang mempertemukan produsen kemasan kertas dengan pelaku industri pengguna.
Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat adopsi di lapangan.
“Nah ini yang sedang kita coba business matching-kan, mempertemukan antara pengguna dan produsennya,” tambah Putu.
Baca juga: Tragis, Bocah 11 Tahun Tewas Tenggelam di Pantai Bleberan Cilacap
Kaca Ikut Didorong
Tidak hanya kertas, pemerintah juga mulai melirik alternatif lain dalam upaya mengurangi ketergantungan pada plastik. Salah satunya adalah penggunaan kemasan berbahan kaca.
Saat ini, kontribusi kemasan kaca masih sangat kecil, sekitar 3%. Namun pemerintah melihat potensi peningkatan hingga dua kali lipat jika ekosistem industri dapat didorong secara optimal.
Jika penggunaan kaca bisa naik ke kisaran 5–6%, dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan industri gelas dalam negeri.
Diversifikasi ini menjadi bagian dari strat egi jangka panjang untuk menciptakan industri kemasan yang lebih tangguh dan tidak terlalu bergantung pada satu jenis bahan baku.
Industri Plastik Tetap Dijaga
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa industri plastik nasional tetap menjadi perhatian utama. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, sebelumnya menggelar pertemuan dengan pelaku industri dari hulu hingga hilir di Kantor Kemenperin, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai asosiasi dan perusahaan besar, termasuk Inaplas, ADUPI, APHINDO, serta perusahaan petrokimia seperti Chandra Asri dan Lotte Chemical.
Dalam forum tersebut, Agus menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan global secara cermat.
“Pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujarnya.
Kabar baiknya, pelaku industri menyatakan komitmen untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar tetap kompetitif.
Namun, tantangan tetap ada.
Lonjakan Biaya dan Gangguan Logistik
Agus mengungkapkan bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga plastik di dalam negeri.
Kenaikan biaya logistik, surcharge premium, serta gangguan pengiriman menjadi faktor utama.
Jika sebelumnya waktu pengiriman bahan baku hanya sekitar 15 hari, kini bisa melonjak hingga 50 hari.
“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” jelasnya.
Situasi ini tidak hanya mempengaruhi industri besar, tetapi juga pelaku usaha kecil yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya.
Titik Balik Industri Kemasan
Perubahan yang terjadi saat ini bisa menjadi titik balik bagi industri kemasan nasional. Ketika tekanan global memaksa adaptasi, inovasi justru menemukan momentumnya.
Substitusi plastik ke kertas bukan lagi sekadar wacana lingkungan, tetapi menjadi kebutuhan strategis.
Jika eksekusinya tepat, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku, tetapi juga memperkuat rantai industri dalam negeri dari hulu ke hilir.
Lebih dari itu, langkah ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengarah pada ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Ke depan, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah plastik akan digantikan, tetapi seberapa cepat industri mampu bertransformasi.
Dan dari sinilah cerita besar itu dimulai.*
Kementerian Perindustrian mendorong substitusi kemasan plastik ke bahan berbasis kertas di tengah tekanan geopolitik global. Langkah ini dinilai mampu memperkuat industri dalam negeri sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan.