RIWARA.id — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun mulai menunjukkan dampak lanjutan di sektor pangan. Selain memberikan manfaat pada peningkatan gizi anak, program ini juga mendorong lonjakan permintaan bahan pangan di berbagai daerah.

Pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Prof Dr Izza Mafruhah, menilai kondisi ini perlu diantisipasi secara serius agar tidak menimbulkan tekanan pada ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan pangan dalam skala besar seperti MBG berpotensi memicu ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, terutama pada komoditas utama seperti beras, protein hewani, serta sayuran.

“Lonjakan kebutuhan ini harus diimbangi dengan kesiapan produksi. Jika tidak, akan muncul tekanan harga yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya,  Senin, 6 April 2026 .

Data penelitian FEB UNS bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Tengah menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi akibat MBG berpotensi memicu inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation). Hal ini menjadi perhatian karena pangan merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Di Jawa Tengah, program MBG mencakup sekitar 6,45 juta siswa dari jenjang PAUD hingga SMA. Dengan asumsi kebutuhan karbohidrat sebesar 60 gram per anak per hari, total tambahan kebutuhan beras diperkirakan mencapai sekitar 7,74 ton per bulan.

Sementara itu, produksi beras di provinsi tersebut tercatat mencapai 5.113.022 ton per tahun. Secara agregat, tambahan kebutuhan ini setara dengan peningkatan sekitar 1,82 persen dari total produksi. Meski terlihat kecil, tekanan menjadi signifikan ketika dilihat pada level daerah.

Beberapa kabupaten dan kota mengalami lonjakan kebutuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas produksi lokal. Kondisi ini berisiko memicu ketidakseimbangan pasokan dan memperbesar peluang terjadinya inflasi pangan.

Tekanan serupa juga terjadi pada komoditas protein dan sayuran. Meskipun secara total peningkatan kebutuhan protein relatif kecil, distribusi yang tidak merata membuat sejumlah daerah menghadapi kekurangan pasokan. Sementara itu, produksi sayuran dan rempah-rempah cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga rentan terhadap lonjakan permintaan.

Dalam situasi ini, rumah tangga menjadi kelompok yang paling terdampak. Kenaikan harga pangan secara langsung meningkatkan beban pengeluaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Prof Izza mendorong penguatan model homestead sebagai solusi berbasis rumah tangga. Konsep ini menekankan pada kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan dengan sistem produksi terintegrasi.

Homestead mencakup kegiatan bercocok tanam, beternak, dan budidaya ikan dalam skala rumah tangga. Dengan sistem ini, k eluarga dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung penuh pada pasar.

“Homestead bukan hanya soal pekarangan, tetapi sistem yang menggabungkan produksi, konsumsi, dan keberlanjutan dalam satu ekosistem,” jelasnya.

Selain meningkatkan ketahanan pangan, model ini juga berkontribusi pada perbaikan gizi keluarga. Beragam sumber pangan dapat dihasilkan langsung dari lingkungan sekitar, mulai dari sayuran, buah, hingga protein hewani.

Contoh implementasi homestead telah dilakukan di sejumlah daerah. Di Kelurahan Sumberagung, Secang, Magelang, program bina desa UNS berhasil mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk produksi pangan sekaligus pengelolaan lingkungan.

Program tersebut mengintegrasikan penanaman sayuran, budidaya ikan, serta peternakan sederhana dalam satu sistem terpadu. Hasilnya, ketersediaan pangan rumah tangga meningkat, ketergantungan pada pasar berkurang, dan pendapatan keluarga ikut bertambah.

Inisiatif serupa juga berkembang melalui kelompok masyarakat seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) di berbagai daerah. Mereka memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam sayuran, tanaman obat, dan buah-buahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

“Jika dikembangkan secara masif, homestead dapat menjadi fondasi ketahanan pangan yang kuat sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga,” pungkasnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan akibat program nasional, pendekatan mandiri berbasis rumah tangga seperti homestead dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan ketahanan pangan di Indonesia.*