Ilustasi Petugas memeriksa laporan anggaran di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari penguatan pengawasan guna memastikan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan dana di lapangan. (Foto: Ilustrasi di buat menggunakan teknologi buatan AI)

Riwara.id - Di tengah gejolak geopolitik yang berakibat pada kondisi fiskal, ada usul pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin menguat dalam pembicaraan netizen dan masyarakat.

Pemangkasan anggaran MBG bisa menjadi opsi pemerintah jika terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia dan memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang bisa melampaui batas aman 3 persen.

Diusulkan Oleh Purbaya dan Masyarakat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pejabat yang mengusulkan pemangkasan ini dan mendapatkan berbagai respon dari masyarakat sampai anggota DPR.

 Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai opsi pemangkasa MBG harus dipertimbangkan secara rasional agar bisa menjaga disiplin fiskal dan stabilitas APBN.

 Mengingat perang antara Iran melawan AS-Israel membuat tekanan global terhadap harga energi, terutama minyak yang terus naik.

“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan, defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pasca-era reformasi, dengan mengecualikan pandemi,” ujarnya yang dikutip dari DPR.go.id.

Anis yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini memberikan penjelasan, bahwa naiknya defisit APBN tidak hanya dari potensi lonjakan harga minyak mentah akibat perang di Timur Tengah.

“Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5 persen, lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5 persen, maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 persen, karena target penerimaan pajak meleset” katanya.

Opsi yang Masuk Akal

Walaupun begitu, Anis menilai opsi pemangkasan anggaran program MBG cukup masuk akal karena besarnya anggaran program tersebut yang mencapai Rp335 triliun.

Selain itu, ada juga sorotan dari lembaga rating asing, Fitch Rating yang menyoroti program MBG karena bisa berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.

“Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$ 92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.

Harus Diantisipasi Pemerintah

Dengan adanya faktor internal dan eksternal yang berpotensi membuat defisit APBN menjadi melebar, maka pemerintah harus melakukan antisipasi de ngan serius.

Anis juga menyoroti penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's Investors Service yang sebelumnya menyoroti risiko fiskal Indonesia.

Lalu ada juga Fitch Ratings yang melakukan proyeksi defisit anggaran Indonesia bisa mencapai 2,9 persen pada tahun 2026, lebih tinggi dari target APBN sebesar 2,69 persen.

Pemerintah harus bisa mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan dampak paling minimal terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Penyesuaian fiskal harus tetap menjaga daya beli masyarakat yang sampai saat ini masih sepenuhnya pulih. 

Lalu, kebijaka n menaikkan administered price atau harga yang diatur pemerintah seperti BBM, LPG, maupun tarif listrik justru dapat berpotensi menekan daya beli masyarakat. 

Karena itu, opsi pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years bisa menjadi langkah rasional yang diterapkan oleh pemerintah.***