RIWARA.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mempertanyakan rencana pemerintah dalam memberikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang mendukung dan mengsukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Dilansir dari DPR.go.id, Irma meminta kepada pemerintah agar menjelaskan alasan kebijakan tersebut hendak diterapkan kepada pemerintah daerah (pemda).
Pemerintah harus menjelaskan soal urgensi, sumber pendanaan sampai tolak ukur pemberian insentif tersebut.
Apalagi, pemberian insentif ini dilakukan saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kebijakan efisiensi belanja negara.
Kemendagri juga harus mendorong kepada kepala daerah agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai pembangunan daerah secara mandiri.
Kemampuan mengelola APBD secara efektif bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan dari pemerintah daerah (pemda).
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma yang dikutip dari DPR.go.id.
Menurut Irma, dukungan terhadap program MBG merupakan tanggung jawab dari setiap kepala daerah yang ada.
Pelaksanaan program MBG juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar karena membuat lapangan pekerjaa. Akan ada aktivitas ekonomi yang meningkat akibat program MBG bisa berjalan.
Karena itu, Irma mempertanyakan urgensi pemberian insentif tambahan bagi kepala daerah yang mendukung pelaksanaan program MBG.
Menurut Irma, pemerintah harus melakukan evaluasi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari program MBG sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal.
Selain masalah pembiayaan, Irma juga menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam melaksanakan program MBG.
Dirinya menilai pengawasan harus melibatkan lembaga yang mempunyai kewenangan dan kapasitas di bidang keamanan pangan agar kualitas serta kelayakan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah bisa terjamin.
“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Irma.
Pertanyakan Kemampuan APBN
Irma juga mempertanyakan kemampuan APBN dalam menopang pemberian insentif kepada kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah harus bisa melakukan perhitungan secara cermat serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda dan tidak sama.
Apalagi di beberapa kabupaten dan kota mempunyai kapasitas APBD di bawah Rp1 triliun.
Karena itu, kebijakan pemberian insentif harus mempunyai sasaran dan indikator manfaat yang jelas serta mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah.
Irma juga meminta kepada pemerintah untuk memperjelas tujuan utama dari program MBG yang ditunjukkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting.
Pemenuhan gizi tidak cukup hanya diberikan lewat makanan tapi juga harus ada pemenuhan vitamin sampai akses ke air minum bersih.
Kebijakan anggaran harus bisa disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur, perencanaan yang realistis dan tujuan yang jelas.
Dengan begitu, MBG bisa memberikan dampak nyata kepada masyarakat terutama anak-anak dalam memenuhi gizi sehari-hari mereka.
Semoga Bermanfaat.***
.jpg)
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan urgensi dan sumber pendanaan insentif fiskal Rp1 triliun bagi kepala daerah yang mendukung program Makan Bergizi Gratis di tengah kebijakan efisiensi anggaran.