Riwara.id - Indonesia mulai membatasi ekspor gas alam ke Singapura pada hari ini, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Dikutip dari The Straits Times, langkah ini diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah upaya memprioritaskan kebutuhan energi domestik, ketahanan nasional, dan dinamika geopolitik.
Pengurangan ekspor tersebut akan berdampak pada pipa gas dari Natuna dan Sumatra yang selama ini memasok gas ke Singapura.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kemungkinan penghentian ekspor gas ke negara tetangga.
SKK Migas menjelaskan, ekspor dari Natuna akan dikurangi sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatra dipangkas 16 BBTUD mulai 24 Oktober.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pemangkasan akan berlaku efektif pada 24 Oktober dan berasal dari Lapangan Gas Jambi Merang untuk wilayah Sumatra.
Djoko juga menjelaskan bahwa pemangkasan ekspor ini hanya akan berdampak kepada Singapura karena pipa tersebut terhubung langsung ke negara tersebut.
Pengurangan ini setara dengan 8 persen dari volume gas yang diekspor Indonesia ke Singapura pada 2024, berdasarkan data dari U.S.
Energy Information Administration (EIA). SKK Migas tercatat mengekspor sekitar 4,11 miliar meter kubik gas ke Singapura pada tahun tersebut.
Hingga kini, belum jelas berapa proporsi pasokan setelah pemangkasan terbaru.
Di bawah pemerintahan Prabowo, Indonesia memang berencana mengurangi ekspor gas ke Singapura dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Sebelumnya, pada 2022, Indonesia sepakat memperpanjang pasokan gas ke Singapura hingga 2028, tetapi dengan volume yang lebih rendah dibandingkan kontrak sebelumnya.
Balasan untuk Singapura?
Pada 21 Oktober lalu, Bahlil mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas dengan negara tetangga.
Alasannya adalah target ketahanan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Pada 23 Oktober, Bahlil kembali mengatakan Indonesia mengekspor sekitar 30 persen dari produksi gas alamnya dan 70 persen sisanya digunakan untuk konsumsi domestik.
Pemerintah saat ini fokus mengembangkan industri petrokimia, sejalan dengan rencana Presiden Prabowo untuk melakukan hilirisasi di sektor tersebut.
Selain itu, Bahlil juga menyebut penghentian ekspor energi dapat dilakukan terhadap negara yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada Indonesia
Meskipun Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak menyebutkan secara spesifik negara yang dimaksud.
Pembatasan ekspor ini juga terjadi di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap di Kalimantan hingga Sumatra.
Menariknya, dari beberapa perusahaan yang dituding menjadi penyebab karhutla, terdapat perusahaan yang kantor dan kepemilikannya berasal dari Singapura.
Dalam kasus karhutla ini, pemerintah Singapura dan Malaysia telah melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia.
Malaysia bahkan siap membawa persoalan asap akibat karhutla tersebut ke forum ASEAN.***
Pembatasan ekspor ini juga terjadi di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap di Kalimantan hingga Sumatra.