Riwara.id - Dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia akan mencapai puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada Desember 2026 nanti.
Atas masalah ini, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut bahwa puncak El Nino bisa memperburuk kondisi karhutla yang sudah terjadi di beberapa provinsi seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra.
Dilansir dari DPR.go.id, jika karhutla terus terjadi sampai puncak El Nino, maka dampak yang ditimbulkan bisa semakin parah, termasuk peningkatan emisi karbon yang mempengaruhi cuaca.
“Yang menjadi kekhawatiran kita, ini belum puncaknya. Puncaknya itu desember. Masih lama, bahkan kalua misalkan kebakaran semakin jadi, Karbon yang di keluarkan itu semakin banyak, akhirnya memengaruhi anomali cuaca,” katanya yang dikutip dari DPR.go.id.
Daniel menilai pemerintah harus melakukan antisipasi kemungkinan memburuknya situasi apabila intensitas panas terus meningkat sampai akhir tahun 2026.
Dampak El Nino juga bisa berlanjut sampai 2027 apabila kondisi cuaca dan kebakaran tidak segera ditangani dalam waktu cepat.
Selain itu, Daniel juga meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terbuka terkait bantuan dari ASEAN dalam menangani karhutla.
Penerimaan bantuan internasional bukan hal yang harus dipersoalkan selama dukungan tersebut bisa mempercepat penanganan masalah kemanusiaan dan lingkungan.
Daniel mencontohkan penanganan banjir di Sumatera dan Aceh sebagai contoh bahwa dukungan dari negara lain bisa mempercepat proses pemulihan.
Menurutnya, pengalaman di Sumatera dan Aceh bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melihat peluang kerja dalam menangani masalah karhutla.
"Ya, saya enggak paham, kenapa. Enggak ada yang salah dengan itu. Tuh Aceh sudah membuktikan kok, malah pembangunan kembali Aceh berjalan dengan baik. Dengan waktu yang cukup juga bisa lebih cepat, itu pemerintah menjadi segera jelas," tuturnya.
Bagi Daniel, keterbukaan terhadap bantuan asing harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas negara dalam menangani bencana.
Dukungan dari negara lain bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Tapi, pemerintah tetap harus bisa memperhatikan koordinasi, kewenangan, dan mekanisme kerja sama yang berlaku.
Karhutla Meluas ke 17 Provinsi
Di sisi lain, karhutla ternyata sudah berdampak 17 provinsi dan anggota Komisi IV Slamet mendesak pemerintah menetapkan target waktu serta ukuran indikator keberhasilan yang terukur dalam menangani kebakaran hutan tersebut.
Penanganan karhutla yang berlarut-larut bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Selain itu koordinasi antar lembaga harus disertai dengan target penyelesaian yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berdasarkan hasil di lapangan.
“Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,” kata Slamet.
Ancaman karhutla sudah terdeteksi sejak awal 2026 dan semakin meluas sampai 20 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dampaknya juga semakin meluas, tidak hanya Sumatra dan Kalimantan tapi juga sudah menyasar berbagai wilayah Indonesia seperti Papua, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara. ***
Puncak Karhutla dan El Nino diprediksi terjadi Desember 2026. DPR minta pemerintah persiapkan langkah konkret dan terbuka terhadap bantuan internasional ASEAN.