RIWARA.id - Dashyatnya kebakaran hutan dan lahar atau Karhutla di beberapa wilayah Indonesia membuat pemerintah harus menaikkan status kejadian ini menjadi KLB.
Dilansir dari DPR.go.id, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) peristiwa Karhutla yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Kalimantan, Sumatera sampai Papua.
Irma menilai, kondisi terkini sudah sangat parah sekali dan mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat setempat yang terdampak.
“Hari ini saya minta kemenkes untuk menetapkan wilayah Kalteng sebagai wilayah KLB Karhutla. Saya juga sudah meminta Kemenkes menambah SDM kesehatan dan obat-obatan di wilayah terdampak Karhutla yang kondisinya sangat parah,” paparnya yang dikutip dari DPR.go.id.
Irma meminta pemerintah memetakan wilayah mana saja yang warganya terus terpapar asal Karhutla sangat parah.
“Tentunya dengan menyediakan pertolongan sejak awal, dan menjaga kesinambungan perawatan bagi mereka yang kondisinya memburuk,” ucap Irma.
Dirinya juga mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan daerah terdampak agar bisa terus memberikan update informasi kualitas udara dengan kesigapan pelayanan penuh.
Wilayah dengan paparan tinggi harus mendapatkan penguatan tenaga, persediaan medis serta kemampuan rujukan yang berdasarkan kebutuhan penduduk.
"Warga perlu mengetahui langkah perlindungan yang sesuai dan tempat memperoleh pertolongan. Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan asap Karhutla yang berlangsung berkepanjangan,” sebutnya.
Irma juga menekankan pentingnya memberikan perhatian lebih kepada bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia serta warga yang mempunyai penyakit pernapasan. Ini sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi sekali.
Banyak masyarakat di daerah terdampak yang sudah menyuarakan keluhan keras karena parahnya kondisi asap Karhutla.
Anak-anak banyak mengalami sesak nafas sehingga harus membutuhkan bantuan penanganan kesehatan.
Jangan Sampai Tunggu Api Padam
Hal yang sama disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris terhadap penanganan masalah Karhutla.
Charles meminta pemerintah bisa memberikan perlindungan kesehatan bagi warga yang terdampak karhutla sesegera mungkin.
Apalagi kelompok rentan yang disebutkan di atas suda sangat terancam dan membutuhkan pertolongan segera.
“Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” tegas Charles.
Charles juga mendesak kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas publik yang dilengkapi penyaring udara.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap,” ujarnya.
Penanganan karhutla juga harus bisa berjalan secara terpadu dan berkesinambungan dengan dampak yang ditimbulkan.
Salah satu yang disorot oleh Charles adalah krisis kesehatan yang dialami masyarakat akibat karhutla yang berkepanjangan.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujar Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.
Clean Air Shelters menjadi dukungan wajib yang diberikan pemerintah kepada masyarakat korban karhutla dan dampak asap yang ditimbulkan.
“Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis!” tukas Charles.
“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” pungkasnya. ***
Irma menilai, kondisi terkini sudah sangat parah sekali dan mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat setempat yang terdampak Karhutla.