SUKOHARJO, RIWARA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi penindakan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (9/7/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, turut diamankan.
Konfirmasi tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi mengenai informasi yang beredar terkait operasi KPK di Sukoharjo.
"Benar. Untuk lebih lengkapnya ke Jubir," kata Fitroh, Jumat (10/7/2026).
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi operasi, dugaan tindak pidana yang sedang ditangani, jumlah pihak yang diamankan, barang bukti yang diperoleh, maupun status hukum para pihak yang menjalani pemeriksaan.
Sebelumnya, informasi mengenai adanya operasi KPK di Kabupaten Sukoharjo beredar sejak Kamis malam. Sejumlah sumber menyebut beberapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Nama Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, juga disebut dalam informasi tersebut.
Pantauan di Mapolres Sukoharjo pada Kamis malam menunjukkan situasi berlangsung normal tanpa aktivitas yang mencolok. Sementara itu, rumah dinas Bupati Sukoharjo tampak lengang dengan sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga di area pintu masuk.
Pada Jumat (10/7/2026) pagi, Etik Suryani keluar dari Mapolresta Solo sekitar pukul 05.40 WIB dengan pengawalan petugas. Ia tampak mengenakan kemeja putih, rompi berwarna gelap, kerudung hitam, dan masker hitam. Saat keluar dari gedung, Etik tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung menuju kendaraan yang telah disiapkan.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah tersebut juga belum menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil operasi yang dilakukan di Sukoharjo.
LHKPN Terakhir Rp9,11 Miliar
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan KPK, Etik Suryani menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2025 pada 27 Maret 2026.
Dalam laporan tersebut, Etik Suryani melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp9.119.012.976.
Komposisi kekayaan yang dilaporkan terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp4,893 miliar, alat transportasi dan mesin sebesar Rp475 juta, harta bergerak lainnya Rp2,778 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp973 juta. Dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan surat berharga maupun utang.
LHKPN merupakan kewajiban administratif setiap penyelenggara negara yang dikelola dan dipublikasikan oleh KPK sebagai bagian dari upaya transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut tidak berkaitan dengan perkara pidana tertentu dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Redaksi masih menunggu keterangan resmi dari Juru Bicara KPK mengenai kronologi penindakan, dugaan perkara, identitas seluruh pihak yang diamankan, serta status hukum masing-masing. Berita ini akan diperbarui setelah KPK menyampaikan informasi resmi kepada publik.*
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK serta fakta-fakta yang telah terverifikasi hingga waktu publikasi. Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani.
KPK membenarkan operasi penindakan di Kabupaten Sukoharjo yang turut melibatkan Bupati Etik Suryani. Hingga kini, KPK belum mengungkap kronologi, perkara, maupun status hukum para pihak.