LHKPN Bupati Sukoharjo Etik Suryani Tercatat Rp9,11 Miliar, Berikut Profil dan Perjalanan Kariernya

Jumat, 10 Juli 2026 | 02:19 WIB
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Berdasarkan data e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi KPK total harta kekayaan yang dilaporkan untuk tahun pelaporan 2025 mencapai Rp9119012976
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Berdasarkan data e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi KPK total harta kekayaan yang dilaporkan untuk tahun pelaporan 2025 mencapai Rp9119012976 (Foto: Dok. Pemkab Sukoharjo/Riwara.id)

 

SUKOHARJO, RIWARA.id – Dilansir Riwara.id dari data pengumuman resmi e-LHKPN KPK pada Jumat (10/7/2026) pagi, laporan harta kekayaan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, tercatat sebesar Rp9.119.012.976 untuk tahun pelaporan 2025. Laporan periodik tersebut disampaikan pada 27 Maret 2026 melalui aplikasi e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang diumumkan KPK, komponen terbesar harta kekayaan Etik Suryani berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp4,893 miliar. Aset tersebut tersebar di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, baik berupa tanah warisan maupun aset dengan status perolehan lainnya.

Selain properti, Etik juga melaporkan kepemilikan kendaraan dengan total nilai Rp475 juta. Kendaraan tersebut terdiri dari dua unit minibus Toyota keluaran lama dan satu unit Toyota Vellfire tahun 2010. Pada kategori harta bergerak lainnya, tercatat nilai mencapai Rp2,778 miliar, sedangkan kas dan setara kas sebesar Rp973 juta.

Dalam laporan yang diumumkan melalui e-LHKPN, tidak tercantum kepemilikan surat berharga maupun utang. Dengan demikian, total harta bersih yang dilaporkan tetap sebesar Rp9,119 miliar.

Perjalanan dari Dunia Perbankan

Di balik jabatannya sebagai kepala daerah, Etik Suryani memiliki perjalanan karier yang cukup panjang. Ia lahir di Surakarta pada 15 Maret 1963 dan menghabiskan masa kecil hingga pendidikan menengah di wilayah Solo Raya.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 85 Tegalmulyo Surakarta, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 9 Surakarta dan SMA Negeri Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Etik memilih meniti karier di sektor perbankan. Pada 1983, ia bergabung dengan Bank Bumi Arta Tbk Cabang Surakarta dan mengabdikan diri di lembaga perbankan tersebut hingga tahun 2010.

Hampir 27 tahun berkarier di dunia perbankan membuat Etik memiliki pengalaman dalam bidang administrasi, pelayanan, dan manajemen organisasi. Pengalaman itulah yang kemudian menjadi salah satu modal penting ketika dirinya terjun ke dunia pemerintahan dan politik.

Di tengah kesibukan bekerja, Etik tetap melanjutkan pendidikan formal. Ia meraih gelar sarjana dari Universitas Surakarta pada 2010 dan melanjutkan pendidikan magister di STIE AUB Surakarta hingga lulus pada 2018.

Aktif Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

Selain pendidikan formal, Etik juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan kepemimpinan. Sejumlah pelatihan yang pernah diikutinya antara lain Lokakarya Kepemimpinan Supervisor pada 1995, pembekalan kader perempuan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada 2007, serta sertifikasi manajemen risiko pada 2008 dan 2009.

Ia juga mengikuti Orientasi Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan pada 2011 dan 2016. Berbagai pelatihan tersebut memperkaya kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kemudian diterapkan dalam tugas-tugas pemerintahan.

Transparansi dan Pengawasan Publik

LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui sistem pelaporan kekayaan yang dikelola KPK, masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan para penyelenggara negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

KPK secara berkala mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan kekayaannya secara tepat waktu dan lengkap. Selain sebagai kewajiban administratif, pelaporan LHKPN juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui keterbukaan informasi kepada publik.

Data yang diumumkan melalui e-LHKPN merupakan informasi resmi yang dapat diakses masyarakat luas. Namun demikian, informasi tersebut perlu dipahami dalam konteks transparansi dan pengawasan publik, serta tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan di luar data yang telah diumumkan secara resmi.

Dengan total harta kekayaan mencapai Rp9,11 miliar sebagaimana tercantum dalam e-LHKPN KPK, profil Etik Suryani menunjukkan perjalanan panjang dari dunia perbankan hingga menduduki jabatan sebagai Bupati Sukoharjo. Kiprahnya menjadi salah satu bagian dari dinamika kepemimpinan dan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.*

 

LHKPN Bupati Sukoharjo Etik Suryani tahun 2025 tercatat mencapai Rp9,11 miliar. Simak profil, perjalanan karier, dan rincian harta kekayaan yang diumumkan melalui e-LHKPN KPK.

Foto Editor
Inung R Sulistyo -

Jurnalis dan analis internasional, mengurai dinamika geopolitik, ekonomi global, dan konflik dunia dengan ketajaman dan kedalaman. Menulis untuk pembaca yang ingin memahami arah perubahan dunia serta dampaknya bagi Indonesia.

 Stories