RIWARA.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah merampungkan rancangan insersi Kurikulum Perkoperasian untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di Jateng.
Implementasi kurikulum baru tersebut ditargetkan dapat diterapkan mulai tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan inisiasi memasukkan kurikulum perkoperasian ke sekolah dasar dan menengah bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam terkait koperasi.
Langkah tersebut juga linier dalam mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dari kurikulum tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat tentang koperasi dan ekonomi kerakyatan bisa semakin kuat.
“Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum, dan saya ingin segera diterapkan mulai jenjang pendidikan dasar,” kata Luthfi dikutip Riwara.id dari laman jatengprov.go.id, Jumat 22 Mei 2026.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, menyatakan jika rancangan kurikulum baru tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dijadwalkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, untuk menindaklanjuti rencana implementasi kurikulum tersebut.
“Kami targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa diterapkan dalam pembelajaran. Pak Gubernur juga sudah siap meluncurkannya pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kebijakan Kemendikdasmen,” terang Bramianto.
Ia menambahkan insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang sekolah dasar dan menengah, dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang koperasi kepada peserta didik.
Pola penyampaian materi juga akan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dimulai jenjang sekolah dasar dengan materi pengenalan koperasi.
Lalu, untuk sekolah menengah pertama berupa pemahaman struktur organisasi beserta tugas dan fungsi. Berikutnya, pada jenjang sekolah menengah atas berupa pengenalan dan pemahaman kewirausahaan koperasi.
“Kami berharap dengan kurikulum ini anak-anak bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong royong, bekerja sama, dan hasil akhirnya adalah kesejahteraan bersama,” jelasnya Bramianto.
Terkait pemantapan insersi kurikulum tersebut, Pemprov Jateng juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian, di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang.
Peserta FGD tersebut terdiri dari berbagai unsur, di antaranya 12 orang dari Kanwil Kemenag Jateng (tim MI, MTs, dan MA), 5 orang dari Dinas Pendidikan Jateng (tim SMA, SMK, dan SLB), serta 8 orang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang (tim SD dan SMP).
Selain itu, dalam FGD juga dilibatkan tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jateng serta para praktisi dari gerakan koperasi.
Dari FGD tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Rancangan ini sudah kami awali bulan Oktober 2025. Jadi, sudah enam bulan kami bekerja. Tanggal 5-7 Mei kami telah mengumpulkan perwakilan guru untuk membahas materi yang kami siapkan. Responsnya luar biasa,” imbuhnya.
Pemprov Jateng berencana menerapkan Kurikulum Perkoperasian mulai tahun ajaran baru 2026/2027, untuk jenjang SD, SMP dan SMA.