RIWARA.id - Naiknya harga solar industri saat ini berimbas pada kegiatan nelayan di wilayah Jawa Tengah, karena membengkaknya biaya operasional.
Terkait kondisi tersebut, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan, melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Saat itu, Gubernur mengatakan akan mengawal aspirasi nelayan terkait kenaikan harga BBM solar nonsubsidi, untuk kapal perikanan di atas 30 gross ton (GT) ke pemerintah pusat.
"Sudah kami terima aspirasi dari perwakilan nelayan seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” tutur Luthfi, dikutip Riwara.id dari laman jatengprov.go.id, Jumat 8 Mei 2026.
Menurutnya, kenaikan harga solar industri kini mencapai 2 kali lipat. Dari sebelumnya sekitar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter, kini menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per liter. Hal itu sangat memberatkan biaya operasional nelayan.
Luthfi mengungkapkan Pemprov Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan, dengan berkoordinasi langsung kepada kementerian terkait.
“Semua aspirasi nelayan kami tampung, kemudian akan kami buat surat, kami kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM. Kalau diperlukan, ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya nelayan bisa melaut,” jelasnya.
Menurut Luthfi, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi, karena bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, dampaknya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi terdampak, dan perekonomian di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi nelayan agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah Riswanto, mengapresiasi upaya Gubernur Jateng yang telah memfasilitasi audiensi dan bersedia mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan jika kenaikan harga solar nonsubsidi kapal di atas 30 GT, menyebabkan banyak kapal di Juwana Kabupaten Pati tidak lagi melaut karena tingginya biaya operasional.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal degan ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal yang diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi,” katanya.
Riswanto berharap usulan harga khusus solar nonsubsidi untuk kapal nelayan di atas 30 GT, bisa segera mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur seperti apa. Harapannya, persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas, sehingga kapal nelayan bisa kembali melaut,” terangnya.
Berdasarkan data, jumlah kapal perikanan aktif di wilayah Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT, ada sebanyak 2.224 unit.
Kapal-kapal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan menggunakan BBM solar industri atau nonsubsidi.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal dengan maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi. Sementara, kapal di atas 30 GT wajib menggunakan solar industri.
Naiknya harga solar industri hingga dua kali lipat berimbas pada kegiatan nelayan di wilayah Jawa Tengah. Banyak yang terpaksa tidak melaut karena tingginya biaya operasional.