Riwara.id – Mengikuti perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi untuk meminimalisir human eror, pemerintah ikut mengambil peran dalam hal ini teknologi akan digunakan untuk proses percepatan penyaluran bansos.
Melalui Kementerian Sosial, pemerintah melakukan transformasi penyaluran bansos dengan menggunakan sistem digital. Sistem ini bukan hanya mengubah cara distribusi bantuan tapi mendesain ulang proses penyaluran agar lebih akurat dan meminimalkan eror yang kerap terjadi.
Dikutip Riwara.id dari laman Kemensos, Sabtu, 25 April 2026, pemerintah melakukan uji coba digitalisasi bansos di 41 Kabupaten Kota. Ada 78 pilot project digitalisasi bansos yang dilakukan di luar pulau Jawa. Ini menunjukkan fokus pemerintah untuk memperkuat pemerataan sistem sekaligus menguji kesiapan daerah dalam mengadopsi teknologi baru.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa proses bisnis bansos yang sebelumnya terdiri dari tujuh tahapan kini disederhanakan menjadi tiga langkah utama yaitu:
Pendaftaran
Validasi dan
Verifikasi Penyaluran bantuan
Penyederhanaan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat sekalig us mempercepat proses distribusi bantuan.
Sistem digitalisasi akan mengandalkan integrasi data nasional berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Digitalisasi bansos juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi penerima bansos.
Tahapan Peralihan Digitalisasi Bansos 2026 Penerapan digitalisasi bansos dilakukan secara bertahap, bukan langsung secara nasional. Pemerintah menggunakan skema piloting atau uji coba sebagai bagian dari strategi manajemen perubahan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa program ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi sebelum diperluas ke puluhan daerah lainnya.
“Kalau berhasil, maka akan diberlakukan secara nasional. Digitalisasi bansos untuk membuat saluran lebih presisi agar bantuan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Tahapan peralihan ini mencakup:
Uji coba di daerah percontohan
Evaluasi sistem dan kesiapan infrastruktur
Perluasan bertahap ke lebih banyak wilayah
Implementasi nasional
Pendekatan ini bertujuan memastikan sistem berjalan stabil, terukur, dan minim kesalahan sebelum diterapkan secara luas.
Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Digital memimpin koordinasi pelaksanaan, dengan dukungan dari Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Digitalisasi bansos diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, seperti:
Salah sasaran (inclusion error)
Penerima layak yang tidak terdata (exclusion error)
Keterlambatan distribu si
Potensi kebocoran anggaran
Dengan sistem berbasis data terintegrasi, pemerintah menargetkan bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan transparan.***
.jpg)
Untuk menekan angka eror, pemerintah lakuan uji coba digitalisasi bansos di 41 Kabupaten Kota agar penyaluran bansos tepat sasaran