Ayu Abriyani
Publish by: Ayu Abriyani
Riwara.id - Kanreg XI BKN Manado merilis perkembangan pengisian Daftar Riwayat Hidup atau DRH, dan usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu tahun anggaran 2024.
Berdasarkan data terbaru, masih ada calon PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian DRH.
Selain itu, ada juga calon PPPK Paruh Waktu yang telah mengisi DRH tetapi penetapan NI belum diusulkan oleh instansi.
Dikutip Riwara.id dari akun Instagram @kanreg11bkn, Senin 15 Desember 2025, berikut ini rincian lengkap progresnya:
Instansi yang Sudah Mendapat Formasi, namun Belum Selesai Mengisi DRH
- Pemkab Halmahera Barat: Belum Isi DRH 1.404.
- Pemkab Pulau Morotai: Belum Isi DRH 988.
- Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: Belum Isi DRH 76.
- Pemkot Ternate: Belum Isi DRH 54.
- Pemkab Pulau Taliabu: Belum Isi DRH 45.
- Pemkab Gorontalo Utara: Belum Isi DRH 27.
- Pemprov Sulawesi Utara: Belum Isi DRH 24.
- Pemkab Halmahera Selatan: Belum Isi DRH 19.
- Pemkab Minahasa Utara: Belum Isi DRH 17.
- Pemkot Bitung: Belum Isi DRH 13.
- Pemkab Gorontalo: Belum Isi DRH 13.
- Pemkab Minahasa: Belum Isi DRH 12.
- Pemkot Tidore Kepulauan: Belum Isi DRH 12.
- Pemkab Kepulauan Sangihe: Belum Isi DRH 8.
- Pemkot Manado: Belum Isi DRH 8.
- Pemkot Gorontalo: Belum Isi DRH 8.
- Pemkab Halmahera Tengah: Belum Isi DRH 8.
- Pemkab Kepulauan Talaud: Belum Isi DRH 7.
- Pemkab Halmahera Utara: Belum Isi DRH 7.
- Pemkot Tomohon: Belum Isi DRH 6.
- Pemkot KotaMobagu: Belum Isi DRH 6.
- Pemkab Pohuwato: Belum Isi DRH 5.
- Pemkab Bone Bolango: Belum Isi DRH 5.
- Pemkab Bolaang Mongondow Selatan: Belum Isi DRH 4.
- Pemprov Maluku Utara: Belum Isi DRH 2.
- Pemkab Halmahera Timur: Belum Isi DRH 2.
- Pemkab Bolaang Mongondow: Belum Isi DRH 1.
- Pemkab Minahasa Tenggara: Belum Isi DRH 1.
Instansi yang Sudah Mengisi DRH namun Belum Mengusulkan Penetapan NI PPPK Paruh Waktu
- Pemkab Gorontalo: Jumlah yang Belum Diusulkan 3.
- Pemkab Halmahera Timur: Jumlah yang Belum Diusulkan 1.
Instansi yang Belum 100% Mengusulkan Penetapan NI PPPK
- Pemprov Maluku Utara: Jumlah yang Belum Diusulkan 30.
- Pemkab Minahasa Selatan: Jumlah yang Belum Diusulkan 1.
- Pemkab Pohuwato: Jumlah yang Belum Diusulkan 1.
Instansi yang Sudah Menerima Pertek tetapi Belum Menerbitkan SK PPPK Paruh Waktu di SIASN
- Pemkab Gorontalo: Jumlah Belum SK 3.012.
- Pemkab Minahasa: Jumlah Belum SK 1.276.
- Pemkab Pulau Taliabu: Jumlah Belum SK 1.267.
- Pemkab Gorontalo Utara: Jumlah Belum SK 1.019.
- Pemkab Kepulauan Talaud: Jumlah Belum SK 956.
- Pemkab Halmahera Utara: Jumlah Belum SK 737.
- Pemkab Halmahera Tengah: Jumlah Belum SK 623.
- Pemkot Tomohon: Jumlah Belum SK 619.
- Pemkab Minahasa Utara: Jumlah Belum SK 554.
- Pemkot Kotamobagu: Jumlah Belum SK 377.
- Pemkot Manado: Jumlah Belum SK 362.
- Pemprov Sulawesi Utara: Jumlah Belum SK 230.
- Pemkab Minahasa Tenggara: Jumlah Belum SK 154.
- Pemkab Halmahera Timur: Jumlah Belum SK 17.
- Pemprov Gorontalo: Jumlah Belum SK 16.
- Pemkab Bone Bolango: Jumlah Belum SK 13.
- Pemkab Minahasa Selatan: Jumlah Belum SK 12.
- Pemkab Bolaang Mongondow: Jumlah Belum SK 8.
- Pemkab Bolaang Mongondow: Jumlah Belum SK 3.
- Pemkot Ternate: Jumlah Belum SK 3.
- Pemkab Kepulauan Sangihe: Jumlah Belum SK 3.
- Pemkot Gorontalo: Jumlah Belum SK 3.
- Pemkab Halmahera Selatan: Jumlah Belum SK 2.
- Pemprov Maluku Utara: Jumlah Belum SK 1.
- Pemkot Bi tung: Jumlah Belum SK 1.
Sesuai ketentuan, batas akhir pengisian DRH dan usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu paling lambat 20 Desember 2025.
Setelah batas waktu tersebut, sistem akan ditutup dan prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu, Kanreg XI BKN Manado mengimbau instansi daerah agar mempercepat pengusulan NI PPPK.
Kanreg XI BKN merilis progress pengisian DRH dan usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu tahun 2024. Usulan tersebut akan ditutup 20 Desember 2025.