 Bahlil Lahadalia.jpg)
JAKARTA, RIWARA.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penegakan hukum terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan batu bara bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) selama periode 2018–2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri peresmian implementasi bahan bakar biodiesel B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026). Menurutnya, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung di Kepolisian Republik Indonesia.
“Kita menghargai proses hukum. Jika ESDM dimintai data, tentu akan kami berikan. Proses hukum harus kita hormati bersama,” ujar Bahlil kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2026.
Sikap terbuka Kementerian ESDM dinilai penting mengingat sektor energi, khususnya batu bara, memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Transparansi dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Kasus ini kini memasuki tahap penyidikan setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara untuk PLTU. Penyidik menduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara serta ketidaksesuaian jumlah pasokan dengan kontrak yang telah disepakati.
Direktur Penindakan Kortastipidkor, Roberthus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana, mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan perekonomian nasional yang nilainya sementara diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
Selain kerugian finansial, penyidik juga mendalami kemungkinan dampak terganggunya pasokan batu bara terhadap keandalan sistem kelistrikan. Sejumlah wilayah, seperti Sumatra, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jabodetabek, disebut sempat mengalami pemadaman yang diduga berkaitan dengan masalah pasokan bahan bakar pembangkit.
Di sisi lain, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan batu bara. Komisaris PLN EPI, Anggawira, menyatakan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara perusahaan tambang dengan perusahaan pembangkit, baik milik PLN maupun produsen listrik swasta (independent power producer/IPP).
Menurutnya, PLN EPI berfungsi sebagai agregator yang mengoordinasikan distribusi dan melakukan pencatatan pasokan agar kebutuhan seluruh PLTU dapat terpenuhi secara optimal.
“Pengadaan dilakukan langsung secara business to business. PLN EPI lebih berperan dalam koordinasi dan administrasi penyaluran,” jelas Anggawira.
Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tata kelola rantai pasok batu bara nasional. Meski demikian, aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan untuk menelusuri setiap kemungkinan pelanggaran yang terjadi di sepanjang proses pengadaan dan distribusi.
Penyidikan yang sedang berjalan dipandang sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan di sektor energi. Dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional dapat terus ditingkatkan.
Pemerintah menegaskan akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum sambil memastikan pasokan energi tetap aman. Kolaborasi antara kementerian, BUMN, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap fakta secara terang sekaligus mendorong perbaikan sistem pengadaan energi nasional ke depan.***
.jpeg)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kesiapan Kementerian ESDM mendukung penyidikan dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU periode 2018–2026 yang ditangani Bareskrim Polri.