Riwara.id – Sejak adanya program bantuan sosial pemerintah atau bansos, nyaris tidak lepas dari peran dibalik layar dan peran kunci pendamping PKH yang membantu keluarga penerima manfaat untuk mendapat bansos.
Namun, seiring berjalan waktu banyak kendala yang terjadi diantaranya ada beberapa oknum pendamping PKH yang dinilai melanggar aturan proses penyaluran bansos. Mulai dari oknum pendamping PKH yang mengurangi nominal bansos pada keluarga penerima manfaat hingga penyalahgunaan dana bansos di daerah-daerah.
Dilansir Riwara.id dari laman Kemensos, Rabu, 29 April 2026, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, dan menghadirkan dampak yang benar-benar nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Menteri Sosial dengan para SDM PKH yang digelar secara daring dari Kantor Kementerian Sosial. Rapat diikuti lebih dari 6.000 Ketua Tim Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi PKH dari seluruh Indonesia.
Gus Ipul didampingi Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, Faisal dan Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan.
Gus Ipul menegaskan bahwa status pendamping PKH saat ini sebagai ASN PPPK merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab.
“Luar biasa kehormatan negara terhadap kita. Luar biasa kepercayaan Presiden kepada kita. Untuk itu tidak ada pilihan lain, ini harus kita balas dengan kerja yang benar, kerja yang baik, kerja yang terukur, kerja yang profesional,” ujarnya.
Gus Ipul mengapresiasi para pendamping yang selama ini telah bekerja mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tidak akan ditoleransi.
Sepanjang tahun 2026, tercatat puluhan kasus pelanggaran pendamping PKH dalam berbagai kategori disiplin, mulai dari teguran hingga proses pemberhentian. Hal ini, menjadi alarm penting agar seluruh pendamping menjaga disiplin dan integritas.
Gus Ipul menegaskan tiga mandat utama Presiden kepada Kementerian Sosial, yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Pendamping PKH memiliki peran kunci dalam memastikan ketiga mandat tersebut berjalan di lapangan.
Pendekatan penanganan kemiskinan tidak hanya sebatas penyaluran bantuan sosial, tetapi harus mendorong perubahan kondisi keluarga secara bertahap, mulai dari mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, hingga memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Pendekatan dalam konteks pemberdayaan berupa 3A, yaitu Ability, Asset, dan Accessibility. Pendamping diminta tidak hanya menjalankan pertemuan rutin, tetapi aktif mengarahkan KPM untuk mengikuti pelatihan, mengakses peluang usaha, serta meningkatkan kapasitas diri mereka.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan 8 arahan tegas yang harus menjadi pegangan para pendamping PKH. Memegang integritas tanpa kompromi, memastikan DTSEN akurat dan jujur, mewujudkan bansos tepat sasaran, menjaga proses penjangkauan Sekolah Rakyat tetap bersih, mendorong graduasi KPM, hadir lebih awal di tengah masyarakat, bekerja secara profesional, serta memastikan setiap kerja berdampak nyata.
“Ukuran keberhasilan bukan dari laporan, tapi dari perubahan hidup rakyat,”pungkasnya.***
.jpeg)
Banyaknya kasus pelanggaran pendamping PKH, Mensos tegaskan pendamping PKH bekerja profesional demi kelancaran progrma bansos